DPRD Tanah Datar Dorong Penguatan Pesantren dan Pengelolaan Masjid Melalui Ranperda Inisiatif

PikiranSumbar.com – DPRD Kabupaten Tanah Datar mulai mematangkan penyusunan regulasi yang bertujuan memperkuat penyelenggaraan pendidikan pesantren dan pengelolaan masjid melalui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD.

Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Diskusi Publik Penyusunan Naskah Akademik Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Fasilitasi Pengelolaan Masjid yang dibuka langsung Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, Selasa (17/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar.

Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan, penyusunan kedua Ranperda tersebut merupakan bentuk perhatian dan komitmen DPRD dalam mendukung keberadaan pesantren serta meningkatkan kualitas pengelolaan masjid sebagai bagian penting dari kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Menurutnya, diskusi publik menjadi tahapan penting untuk memperoleh masukan, saran, dan pandangan dari berbagai pihak sebelum penyusunan regulasi dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Dengan demikian, Ranperda yang dihasilkan nantinya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan secara efektif.

Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan pemikiran dan masukan secara konstruktif sehingga substansi kedua Ranperda semakin komprehensif.

Anton Yondra juga menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat yang telah bersedia menjadi tim penyusun naskah akademik sekaligus memaparkan draf awal kedua Ranperda inisiatif DPRD tersebut.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta, baik dari unsur pemerintah, instansi vertikal, organisasi perangkat daerah maupun unsur masyarakat, khususnya pengurus pesantren dan masjid yang telah berpartisipasi dalam diskusi publik tersebut.

Diskusi publik ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Nurhamdi Zahari dan Kamrita, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Komisi I DPRD Tanah Datar, serta perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat.

Selanjutnya, diskusi dipandu Ketua Bapemperda DPRD Tanah Datar, Adrijinil Simabura, dengan agenda pemaparan draf awal naskah akademik oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan dan penghimpunan berbagai saran serta pendapat dari anggota Bapemperda, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Dewan Masjid, dan perwakilan peserta lainnya.

Melalui diskusi tersebut, DPRD Tanah Datar berharap penyusunan kedua Ranperda inisiatif ini dapat menghasilkan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pengelolaan masjid, sekaligus memperkuat peran lembaga keagamaan dalam pembangunan daerah.

Turut hadir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Hukum dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Kantor Kementerian Agama, Forum Komunikasi Pengurus Pesantren, Dewan Masjid, BKPRMI, serta para pengurus masjid dan pondok pesantren di Kabupaten Tanah Datar. (Rey)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *