Pikiransumbar.com – Pemerintah Kabupaten Solok memaparkan progres pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tahun 2025 dalam pertemuan strategis bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan berlangsung di Guest House Rumah Dinas Bupati Solok, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan ini bukan sekadar rapat biasa. Ini momen penting untuk memperkuat jalinan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, agar pemulihan wilayah dan masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Solok bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang hadir memberikan dukungan nyata bagi pemulihan Kabupaten Solok.
Dokumen R3P telah disampaikan sebagai panduan kerja pemulihan. Berbagai langkah tindak lanjut sudah mulai berjalan, termasuk upaya mendorong pelaksanaan kembali Transfer ke Daerah (TKD) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur bagi warga yang terdampak.
Namun, bencana yang terjadi pada September 2026 membawa tantangan tersendiri bagi pelaksanaan program dan penyerapan anggaran daerah. Meski dihadapkan situasi sulit, Pemkab Solok tak berhenti berjuang.
“Alhamdulillah, melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, TKD yang sempat tertunda dapat dilaksanakan pada awal tahun mendatang. Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat dalam membantu daerah melaksanakan pembangunan dan pemulihan pascabencana,” ungkap Bupati.
Bupati juga menegaskan, letak geografis Kabupaten Solok yang rawan terhadap berbagai jenis bencana menuntut kesiapsiagaan yang terus diperkuat. Keselamatan warga harus selalu menjadi yang utama di atas segalanya.
Deputi Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, menyampaikan pesan yang tegas namun membangun. Pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Semua pihak diminta mempercepat langkah, meningkatkan efektivitas, sehingga masyarakat yang terdampak bisa segera bangkit dan kembali beraktivitas.
“Diperlukan komitmen bersama serta langkah konkret dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar setiap program pemulihan dapat terlaksana secara terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Perwakilan Kemenko Perekonomian, Desi Zulfrani, menyoroti pentingnya kerja sama antardaerah untuk memulihkan roda ekonomi secara menyeluruh. Sementara itu, perwakilan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Slamet Santoso, menjelaskan bahwa dukungan juga diarahkan pada pemberian bantuan sosial serta bantuan bagi pelaku UMKM agar usaha warga tetap bertahan dan berjalan kembali.
Andre dari Posko Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera menegaskan sinergi merupakan kunci utama. Koordinasi yang baik antar tingkat pemerintahan akan mencegah tumpang tindih penanganan dan mempercepat hasil. Ia juga memuji koordinasi yang sudah terjalin dengan baik antara Pemkab Solok dan pemerintah pusat sebagai modal berharga.
Sementara itu, perwakilan BNPB, Enni Supartini, mengusulkan perlunya kemudahan kebijakan dan perizinan, terutama terkait penggunaan kawasan hutan lindung, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terhambat birokrasi yang berbelit.
Sementara, Dalam arahan teknisnya, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati mengingatkan hal yang sangat mendasar bahwa, “kita tidak hanya memulihkan, tapi juga harus mencegah bencana terulang”.
“Pemeriksaan menyeluruh wilayah hulu sungai, deteksi sumbatan aliran, penanganan material longsor, hingga pemantauan titik rawan longsor harus terus dilakukan. Sistem deteksi dini juga perlu diperkuat agar warga mendapat peringatan lebih cepat saat ancaman datang,” tambahnya.
Pertemuan ini menjadi awal yang baik, dimana Pemkab Solok berharap dukungan dan sinergi antar semua pihak semakin kokoh. Pemulihan tidak hanya soal membangun kembali rumah dan jalan yang rusak, tetapi juga memulihkan kehidupan sosial-ekonomi warga sekaligus memperkuat pertahanan daerah terhadap bencana di masa depan.
Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen terus bergerak, memperkuat koordinasi, dan mengoptimalkan setiap program pemulihan dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai kompas yang tak pernah berubah.
