Pikiransumbar.com – Bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Solok pada 2025 lalu tidak hanya menyisakan kerusakan fisik lahan dan infrastruktur, namun juga mengguncang sendi utama perekonomian daerah dalam sektor pertanian. Lahan terendam, saluran irigasi terputus, hingga akses jalan usaha tani yang terputus menjadi realitas berat yang dihadapi ribuan petani.
Namun, di bawah kepemimpinan Bupati Solok Jon Firman Pandu, musibah tidak menjelma menjadi stagnasi melainkan pemicu percepatan pemulihan menyeluruh.
Melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Kabupaten Solok mengerahkan total dukungan anggaran strategis sebesar Rp54.787.872.924 (Rp54,78 miliar). Dana tersebut bersumber dari tiga jalur utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok, guna merajut kembali harapan petani dari hulu hingga hilir.
Anggaran sebesar Rp54,78 miliar ini bukan sekadar catatan angka di atas kertas. Setiap rupiah dialokasikan untuk menjawab tantangan lapangan yang paling mendesak, pemulihan lahan rusak akibat bencana, ketersediaan air irigasi yang andal, kelancaran akses transportasi hasil panen, hingga penguatan fasilitas pascapanen guna meningkatkan nilai jual hasil tani secara berkelanjutan.
“Bencana boleh merusak lahan, namun tidak boleh mematikan harapan petani. Tantangan pascabencana ini kita jadikan momentum untuk membangun sistem pertanian yang lebih kuat, lebih produktif, dan berdaya tahan tinggi di masa depan,” tegas Bupati Jon Firman Pandu, menegaskan komitmen pemerintah hadir secara langsung di tengah masyarakat.
Menurut Bupati, langkah pertama dan terpenting adalah menyelamatkan lahan pertanian yang rusak parah akibat bencana. Pemerintah daerah menyalurkan dana APBN sebesar Rp5,73 miliar guna memulihkan dan mengoptimalkan 1.247 hektare sawah yang terdampak langsung. Tak hanya itu, upaya rehabilitasi menyeluruh juga dilakukan pada 253 hektare sawah dengan nilai investasi Rp3,41 miliar.
Lalu, Penguatan tidak berhenti pada lahan yang sudah ada. Melalui dukungan APBN senilai Rp23,39 miliar, pemerintah juga mengoptimalkan 5.086 hektare lahan non-sawah. Langkah ini menjadi strategi cerdas untuk memperluas basis produksi, mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis lahan, serta memperkokoh ketahanan pangan daerah secara jangka panjang.
Menurutnya, tanpa air yang cukup dan akses yang lancar, lahan subur pun kehilangan maknanya. Kesadaran ini mendorong pemerintah memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur vital. Seperti,
Jaringan Irigasi, Melalui APBN, dibiayai pemeliharaan 15 unit jaringan irigasi tersier, pembangunan 33 unit irigasi perpipaan, serta 24 unit irigasi perpompaan. Sementara dari APBD Kabupaten Solok, dialokasikan Rp1,07 miliar untuk membangun dan merehabilitasi 10 jaringan irigasi usaha tani.
Begitu juga Jalan Usaha Tani, setidak ada sekitar 52 ruas jalan strategis dibangun dan diperbaiki menggunakan anggaran Rp6,30 miliar. Jalan ini menjadi kunci akselerasi—memudahkan distribusi sarana produksi sekaligus memangkas biaya logistik pengangkutan hasil panen ke pasar.
“Air harus mengalir lancar ke petak-petak sawah, jalan harus terbuka lebar menuju ladang. Pemerintah memastikan petani tidak terisolasi oleh kerusakan pascabencana,” tambah Jon Firman Pandu.
Salah satu terobosan paling signifikan dari program ini adalah keberpihakan pada tahap pascapanen, seringkali menjadi titik lemah petani dalam mendapatkan harga layak. Melalui skema DAK Fisik, pemerintah membangun, Bangsal penanganan pascapanen bawang merah lengkap sarana pendukung (Rp2,31 miliar) dan Bangsal penanganan pascapanen cabai lengkap sarana pendukung (Rp4,17 miliar)
Selain itu, pengembangan komoditas unggulan kentang seluas 3 hektare juga mendapat dukungan APBD sebesar Rp94,95 juta.
Bupati Jon Firman Pandu menekankan, “Kita tidak boleh hanya peduli saat petani menanam. Kita harus hadir hingga hasil panen siap dijual. Dengan fasilitas ini, hasil pertanian lebih awet, bermutu, dan memiliki posisi tawar yang lebih kuat di pasar.”
Secara rinci, total anggaran Rp54,78 miliar tersebut ditujukan untuk tujuh fokus utama:
1. Pemulihan sawah terdampak bencana seluas 1.247 hektare
2. Rehabilitasi sawah rusak seluas 253 hektare
3. Optimalisasi lahan non-sawah seluas 5.086 hektare
4. Penguatan jaringan irigasi tersier, perpipaan, dan perpompaan
5. Pembangunan dan rehabilitasi 52 unit jalan usaha tani
6. Pembangunan fasilitas terpadu pascapanen bawang merah dan cabai
7. Pengembangan komoditas unggulan kentang
Jon Firman Pandu menegaskan bahwa keberhasilan program ini berkat sinergi yang kokoh antara dukungan pemerintah pusat dan kepemimpinan daerah. APBN menjadi tulang punggung pemulihan skala besar, sedangkan APBD diarahkan untuk menjawab kebutuhan spesifik wilayah secara cepat dan tepat sasaran.
“Pembangunan Kabupaten Solok harus terasa nyata, bukan hanya di kantor pemerintahan, melainkan terlihat jelas di sawah, terasa di ladang, dan membawa perubahan nyata dalam kesejahteraan petani kita,” ujar Jon Firman Pandu menutup penegasannya.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Solok tidak sekadar memulihkan keadaan seperti sedia kala, melainkan membangun fondasi pertanian yang jauh lebih kokoh, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi rakyat.
